KUALA TUNGKAL – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi meluncurkan program Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis digital. Mengusung slogan “Melayani Dengan Hati, Membangun Negeri” serta tagline “Suara Anda, Perbaikan Kami!”, inovasi ini dihadirkan untuk menyerap aspirasi, penilaian, serta kritik membangun dari wajib pajak demi peningkatan mutu pelayanan publik yang berkelanjutan.
silahkan klik link ini untuk surver : https://share.google/zRvHiBRRNicRJ6lqc
Masyarakat yang melakukan pengurusan pajak maupun administrasi daerah di kantor Bapenda kini dapat dengan mudah memberikan penilaian secara real-time. Evaluasi mandiri ini dapat diakses secara instan dengan memindai QR Code yang tertera pada banner resmi di area kantor, atau melalui tautan digital yang disediakan.
Proses pengisian instrumen evaluasi ini dirancang sangat praktis, responsif, dan hanya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Langkah digitalisasi ini dinilai jauh lebih efektif karena menjamin keterbukaan, keramahan lingkungan, serta objektivitas data yang masuk langsung ke sistem evaluasi internal Bapenda.
Pihak manajemen Bapenda menyampaikan ada tiga manfaat utama dari pelaksanaan SKM ini :
-
Dasar Perbaikan Berkelanjutan : Menjadi landasan utama perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan langsung di lapangan.
-
Mewujudkan Transparansi : Membantu mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi.
-
Mengukur Kepuasan Riil : Membantu instansi mengetahui secara pasti tingkat kepuasan serta ekspektasi riil masyarakat terhadap kinerja aparatur.
Dalam keterangannya, Bapenda Tanjab Barat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas partisipasi aktif masyarakat yang telah mengisi survei tersebut. “Setiap pendapat masyarakat adalah langkah kecil namun sangat berharga bagi perubahan pelayanan yang jauh lebih baik,” tulis pihak Bapenda dalam rilis sosialisasinya.
Melalui komitmen keterbukaan terhadap kritik dan saran ini, Bapenda Tanjab Barat berharap dapat terus bersinergi dengan seluruh lapisan wajib pajak guna mewujudkan pelayanan yang prima, responsif, serta bebas dari pungutan liar demi mendukung pembangunan daerah.
