Kunjungan kerja Anggota Banggar DPRD Muaro Jambi tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Daerah biasanya bertujuan untuk melakukan studi banding, memperoleh informasi, serta memperdalam pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin penting yang mungkin dibahas dalam kunjungan tersebut meliputi:
1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH)
Evaluasi Distribusi DBH: Pembahasan mengenai bagaimana alokasi DBH dari pusat ke daerah dilakukan, termasuk kendala yang dihadapi daerah dalam mendapatkan DBH tepat waktu.
Efektivitas Penggunaan DBH: Anggota Banggar DPRD akan mengevaluasi sejauh mana Dana Bagi Hasil digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Bagaimana transparansi pengelolaan DBH dapat dipastikan, termasuk mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan.
2. Optimalisasi Pendapatan dari Pajak Daerah
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Diskusi mengenai caracara yang telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk penggunaan teknologi digital seperti sistem pembayaran online.
Digitalisasi Pengelolaan Pajak: Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah, mulai dari pendataan, pembayaran, hingga pelaporan, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran pajak.
Piutang Pajak: Tindak lanjut terhadap piutang pajak yang belum tertagih, terutama dalam nilainilai besar, dan strategi penghapusan piutang tak tertagih jika diperlukan.
3. Sinkronisasi Kebijakan antara DPRD dan Eksekutif
Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Diskusi tentang bagaimana koordinasi antara DPRD, khususnya Banggar, dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alokasi DBH dan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kebijakan Pembangunan Berbasis Pajak: Anggota DPRD juga akan mengeksplorasi kebijakan yang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan pajak daerah untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik.
4. Studi Banding Pengelolaan DBH di Daerah Lain
Dalam kunjungan kerja, mungkin dilakukan perbandingan dengan daerah lain yang berhasil mengelola DBH dan pajak daerah dengan baik, sebagai bentuk upaya untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices).
Kunjungan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem pengelolaan DBH dan pajak daerah bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.
