Berita Penyuluhan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gelar Penyuluhan dan Pendampingan Aplikasi Pajak Daerah
Tanjung Jabung Barat, 12 November 2024 – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan penggunaan aplikasi berbasis web. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dengan partisipasi pejabat serta petugas pendamping PBB P2 dari kelurahan dan desa setempat.
Dipimpin oleh Sekretaris Bapenda Alfaizal Chaniago, SE, ME bersama Herri Y. Wijaya, S.Kom, ME, M.Kom, selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan serta memberikan pemahaman mengenai aplikasi PBB P2 yang memungkinkan pemantauan pokok ketetapan dan realisasi pembayaran pajak secara efisien. Penyuluhan ini diharapkan mempermudah petugas dalam melakukan monitoring data, meningkatkan akurasi, serta mempercepat proses pelaporan dan penanganan tunggakan pajak di tingkat kecamatan.
Dalam pemaparan materi, Herri Y. Wijaya menjelaskan bahwa alur kerja aplikasi ini meliputi proses input data, monitoring realisasi, update status, hingga pelaporan secara digital. “Aplikasi ini memungkinkan pengecekan realisasi pajak per tahun, status pembayaran, hingga ranking realisasi antar wilayah. Bahkan, wajib pajak dapat mengecek tagihan secara mandiri dengan fitur cek tagihan menggunakan NOP,” jelas Herri.
Sementara itu, Camat Tungkal Ilir menyambut baik adanya aplikasi ini, menegaskan pentingnya dalam memantau realisasi pajak di wilayahnya serta memotivasi petugas lapangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tantangan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi ini meliputi kendala teknis jaringan, kesulitan sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Namun, pemerintah optimis bahwa penyuluhan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan pajak daerah yang lebih modern dan responsif.
