Aula Bapenda — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Workshop Pelatihan Aplikasi Monitoring PBB-P2 bagi seluruh Pendamping Desa di wilayah Kecamatan Bram Itam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pemantauan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital.
Pelatihan fokus pada penggunaan aplikasi monitoring yang memungkinkan pendataan, validasi, serta pelaporan PBB-P2 dilakukan secara cepat, akurat, dan real-time.
Acara Dibuka oleh Kepala Bapenda Melalui Sekretaris Bapenda Afaizal Chaniago, SE, ME
Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bapenda, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Sekretaris Bapenda, Afaizal Chaniago, SE, ME. Dalam sambutannya, Sekretaris Bapenda menegaskan bahwa digitalisasi layanan pajak merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern dan akuntabel.
“Aplikasi monitoring PBB-P2 adalah instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan data, ketertiban pendistribusian SPPT, dan kepatuhan masyarakat. Kami berharap Pendamping Desa dapat semakin optimal dalam mendukung pengelolaan PBB-P2 di tingkat desa,” ujar Afaizal Chaniago.
Beliau juga mengapresiasi dukungan Camat Bram Itam serta komitmen seluruh Pendamping Desa dalam mengikuti pelatihan secara penuh.
Pemateri Dipimpin Langsung oleh Kepala Bidang Pembukuan & Pengembangan Pendapatan
Sesi pelatihan teknis dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan, H. Herri Y. Wijaya, S.Kom, M.E, M.Kom, yang memberikan arahan komprehensif mengenai alur pengelolaan PBB-P2 dan pemanfaatan aplikasi monitoring dalam meningkatkan kinerja pelaporan.
Beliau didampingi oleh :
-
- Hj. Muthmainnah Sri Pratiwi, S.Hut – Kepala Sub Bidang
- Dwi Ardi Napatita, S.Ap – Admin Aplikasi Pajak Daerah sekaligus Staf Teknis yang menangani pengembangan dan operasional aplikasi.
Ketiganya memberikan materi secara terpadu, mulai dari konsep dasar, teknis penggunaan aplikasi, hingga studi kasus lapangan agar peserta memahami langkah-langkah praktis yang harus dijalankan di desa.
Tujuan Pelatihan : Memperkuat Kapasitas Pendamping Desa
Pelatihan ini digelar untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi desa, seperti:
- belum mutakhirnya data objek pajak,
- lambatnya penyampaian SPPT,
- minimnya pembaruan status pembayaran,
- serta perlunya monitoring penerimaan secara terintegrasi.
Aplikasi Monitoring PBB-P2 hadir sebagai solusi yang memungkinkan :
- pemantauan pembayaran secara real-time,
- input data lapangan secara langsung,
- percepatan pelaporan desa–kecamatan–Bapenda,
- serta peningkatan transparansi proses pemungutan.
Rincian Materi Workshop
- Kebijakan PBB-P2 dan Peran Pendamping Desa
- Materi mencakup dasar hukum, alur penetapan pajak, distribusi SPPT, hingga tugas pelaporan.
- Praktik Langsung Penggunaan Aplikasi
Peserta mempelajari :
- cara login dan mengakses dashboard,
- pencarian objek pajak berdasarkan nama/nomor,
- input hasil pendataan lapangan,
- update status penyampaian SPPT,
- hingga monitoring realisasi penerimaan tiap desa.
- Sosialisasi Pembayaran Non-Tunai
Ditekankan pentingnya penggunaan :
- QRIS,
- Virtual Account,
- Mobile Banking,
- Web Teller Bank Jambi, yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus menunggu kolektif.
Antusiasme Tinggi dan Diskusi Interaktif
Para peserta sangat aktif bertanya, terutama mengenai :
- pembetulan data objek pajak,
- prosedur pendataan lapangan,
- identifikasi SPPT yang belum tersampaikan,
- strategi percepatan realisasi sebelum jatuh tempo.
Tim Bapenda memberikan penjelasan dengan contoh nyata dan demonstrasi langsung sehingga seluruh peserta memperoleh pemahaman teknis yang komprehensif.
Bapenda Komitmen Lanjutkan Pelatihan di Kecamatan Lain
Di akhir kegiatan, Sekretaris Bapenda menegaskan bahwa pelatihan serupa akan terus dilaksanakan di seluruh kecamatan.
“Dengan meningkatnya kompetensi Pendamping Desa, kualitas data PBB-P2 akan semakin baik dan realisasi penerimaan daerah dapat terus meningkat. Ini menjadi bagian penting dari transformasi digital layanan pajak daerah,” tutupnya.
